Rasio Keuangan Bank terdapat 5 jenis :
1.Rasio Likuiditas
2.Rasio Solvabilitas
3.Rasio Rentabilitas
4.Rasio Resiko Usaha Bank
5.Rasio Efisiensi Usaha
1) Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar peruahaan relativ terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban bank).
Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila:
a) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk
memenuhi likuiditasnya,
b) Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya,
tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan
c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang.
Rasio yang rendah menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.
Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara lain: quick ratio, banking ratio, dan loans to assets ratio.
1) Quick Ratio
Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih liquid yang dimilikinya.
2) Banking Ratio/Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.
3) Loan to Assets Ratio
Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para debitur dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.
2) Rasio Solvabilitas (Capital)
Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio solvabilitas atau capital adequacy ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk:
a) ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan
b) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain
c) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan Bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya
d) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur antara lain: capital adequacy ratio.
1) Capital Adequacy Ratio (CAR)
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.
2) Capital to Debt Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana disediakan oleh kreditor.
3) Rasio Rentabilitas
Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemempuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: return on assets, biaya operasi/pendapatan operasi, gross profit margin, dan net profit margin.
a) Return On Assets (ROA)
Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.
b) Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO)
Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut.
c) Gross Profit Margin
Rasio ini untuk mangetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.
d) Net Profit Margin
Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (net income) ditinjau dari sudut pendapatan operasinya.
4) Rasio Resiko Usaha Bank
Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai resiko, begitu pula didalam bisnis perbankan, banyak pula resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko ini dapat pula diukur secara kuantitatif antara lain dengan: deposit risk ratio, dan interest risk rate ratio.
1. Deposit Risk Ratio
Rasio ini memperlihatkan resiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.
2. Interest Risk Rate Ratio
Rasio ini memperlihatkan resiko yang mengukur kemungkinan bunga (interest) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.
5) Rasio Efisiensi Usaha
Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna, maka melalui rasio-rasio keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: leverage multiplier ratio, assets utilazation ratio, dan operating ratio.
1. Leverage Multiplier Ratio
Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam mengelola aktiva yang dikuasainya, mengingat atas pengunan
aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tetap. Semakin banyak/cepat bank mengelola aktivanya semakin efisien.
2) Assets Utilazation Ratio
Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk memperoleh total income.
3) Operating Ratio.
Rasio ini untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan.
referensi :
http://zefa-boyz.blogspot.com/2011/03/makalah-keuangan-bank.html
Minggu, 15 Mei 2011
Minggu, 03 April 2011
TERAPAN KOMPUTER PERBANKAN : 2
TERAPAN KOMPUTER PERBANKAN : 2
1. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar aktivitas bank tersebut dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang sering disebut fee based. Sebutkan minimal 15 keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank tersebut?
Jawab :
minimal 15 keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank:
a. Pemasoakan kredit untuk membelanjai impor dan ekspor
b. Mengeluarka L/C(Letter of Credit)komersial
c. Menerbitkan L/C wisata/traveller’s L/C
d. Mendiskontokan surat wesel luar negeri
e. Membeli dan menjual valuta asing
f. Menerbitkan surat wesel luar negeri
g. Mentransfer dana ke luar negeri melalui pos atau melalui telegram
h. Mengikuti informasi perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan Negara-negara lain
i. Melaksanakan koleksi/penagihan cek surat wesel dan surat-surat utang-utang luar negeri
j. Melaksanakan pengurusan surat-surat angkutan di pelabuhan pengiriman di luar negeri
k. Melaksanakan pembayarana L/C ekspor
l. Melaksanakan pembayaran L/C wisata
m. Menjual cek wisata.travellrs check
n. Membayar tunai cek wisata
o. Mengikuti peraturan-peraturan tentang ekspor dan penggunaan valuta asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara-negara lain.
(Referensi : Buku Pengantar Manajemen Bank Umum, Soedijono Reksoprajitno, Penerbit Universitas Gunadarma)
2. Jelaskan dengan lengkap yang dimaksud dengan.
a. Kiriman uang(transfer)
b. Kliring, lengkap dengan mekanismenya
c. Inkaso
d. Safe deposit box
e. Bank note
f. Bank card
g. Travelers cheque
h. Letter of credit, lengkapi dengan mekanismenya
i. Bank garansi,lengkapi dengan mekanismenya
Jawab:
a. Kiriman Uang ( Transfer )Kegiatan jasa bank untuk memindahkan bank sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi alamat yang di tujukan untuk keuntungan seseorang yang di tunjuk sebagai penerima transfer.
b. Kliring, lengkapi dengan mekanisme nya Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang pihutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat – warkat yang akan di kliring kan di lembaga kliring. Lembaga ini di bentuk dan di koordinir oleh bank Indonesia setiap hari kerja, dan peserta kliring merupakan bank yang sudah mendapat izin dari B.I.
Mekanisme kliring :
Gambar 1.1
c. Inkaso Secara umum dikatakan bahwa inkaso adalah proses kliring antar kota, baik dalam negeri maupun dalam negeri. Biasanya waktu yang di gunakan untuk menyelesaikan akan lebih lama.
d. Safe deposit box merupakan jasa bank yang di berikan kepada nasabah, yaitu berupa kotak untuk menyimpan dokumen – dokumen atau benda – benda berharga.
e. Bank Note Merupakan uang kartal asing yang di keluarkan dan di terbitkan oleh bank luar negeri. Jual beli bank note merupakan transaksi antara valuta yang dapat di terima pembayaran nya yang dapat di perjual belikan dan di perdagangkan kembali. Sesuai nilai tukar nya.
f. Bank card Merupakan kartu plastik yang di keluarkan bank dan di berikan kepada nasabah nya untuk dapat di pergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat.
g. Travelles Cheque Dikenal dengan nama Cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya di gunakan oleh nasabah yang berpergian. Cek wisata ini biasanya di terbitkan dengan nominal tertentu.
h. Letter of credit, lengkapi mekanisme nya Jasa bank yang di berikan kepada masyarakat (nasabah) untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan eksport import. Lc merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ke – 3 (eksportir).
Mekanisme LC
Gambar 1.2
i. Bank Garansi, lengkapi mekanisme Jaminan bank garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksana (kontraktor) ingkar atau cidera janji dengan adanya BG pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai perjanjian.
Mekanisme Bank Garansi
Gambar 1.3
(referensi : http://rikayamel.blogspot.com/2011/03/terapan-komputer-perbankan-soal-jasa.html)
3. Jelaskan dengan lengkap dan jelas mengenai,
a. Simpanan giro : Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek,bilyet giro,surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
b. Simpanan tabungan : Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya yaitu:
a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kamtor bank
b. Penarika tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabunagn lebih kecil dari saldo minimummkeculai penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
c. Simpanan deposito : Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat di lakukan setelah jangka waktu yang telah di setujui berakhir.
(Referensi : Buku Pengantar Manajemen Bank Umum, Soedijono Reksoprajitno, Penerbit Universitas Gunadarma)
4. Tn.A bermaksud menyimpan uang dalam deposito on call sejumlah 60 juta rupiah, tanggal 4 agustus 2010 bunga 2% pm. Deposito on call dicairkan tanggal 22 agustus 2010. Berapa bunga yang diperoleh Tn.A?
Jawab:
((2 % x 60.000.000)/31) X 18 = 720.000
Jadi bunga yang di peroleh Rp. 720.000,-
5. Transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Tn.A selama agustus 2010,tanggal keterangan jumlah(Rp)
- 01 agustus 2010 saldo 700.000
- 07 agustus 2010 tarik tunai 200.000
- 12 agustus 2010 transfer masuk 600.000
- 19 agustus 2010 setor kliring 100.000
- 26 agustus 2010 tarik tunai 1.000.000
Berapa jumalh bunga yang diperoleh Tn.A apabila bunga dihitung secara harian dan besarnya bunga 16% pa,tax 15% dan berapa saldo akhir tabungan pada bulan yang bersangkutan.
Jawab:
Bunga harian :
1 – 6 (( 16 % x 700.000)/365) X 6 = 1841,0959
7 – 11 (( 16 % x 500.000)/365) X 5 = 1095,8904
12 - 18 (( 16 % x 1100.000)/365) x 7 = 3375.3425
19 - 25 (( 16 % x 1200.000)/365) x 7 = 3682,1918
26 (( 16 % x 200.000)/365) x 7 = 613, 69863
Saldo akhir 8767,1236
Pajak 15% 1315, 06854
Saldo bersih 7452,0556
(referensi : http://rikayamel.blogspot.com/2011/03/terapan-komputer-perbankan-soal-jasa.html)
1. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar aktivitas bank tersebut dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang sering disebut fee based. Sebutkan minimal 15 keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank tersebut?
Jawab :
minimal 15 keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank:
a. Pemasoakan kredit untuk membelanjai impor dan ekspor
b. Mengeluarka L/C(Letter of Credit)komersial
c. Menerbitkan L/C wisata/traveller’s L/C
d. Mendiskontokan surat wesel luar negeri
e. Membeli dan menjual valuta asing
f. Menerbitkan surat wesel luar negeri
g. Mentransfer dana ke luar negeri melalui pos atau melalui telegram
h. Mengikuti informasi perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan Negara-negara lain
i. Melaksanakan koleksi/penagihan cek surat wesel dan surat-surat utang-utang luar negeri
j. Melaksanakan pengurusan surat-surat angkutan di pelabuhan pengiriman di luar negeri
k. Melaksanakan pembayarana L/C ekspor
l. Melaksanakan pembayaran L/C wisata
m. Menjual cek wisata.travellrs check
n. Membayar tunai cek wisata
o. Mengikuti peraturan-peraturan tentang ekspor dan penggunaan valuta asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara-negara lain.
(Referensi : Buku Pengantar Manajemen Bank Umum, Soedijono Reksoprajitno, Penerbit Universitas Gunadarma)
2. Jelaskan dengan lengkap yang dimaksud dengan.
a. Kiriman uang(transfer)
b. Kliring, lengkap dengan mekanismenya
c. Inkaso
d. Safe deposit box
e. Bank note
f. Bank card
g. Travelers cheque
h. Letter of credit, lengkapi dengan mekanismenya
i. Bank garansi,lengkapi dengan mekanismenya
Jawab:
a. Kiriman Uang ( Transfer )Kegiatan jasa bank untuk memindahkan bank sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi alamat yang di tujukan untuk keuntungan seseorang yang di tunjuk sebagai penerima transfer.
b. Kliring, lengkapi dengan mekanisme nya Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang pihutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat – warkat yang akan di kliring kan di lembaga kliring. Lembaga ini di bentuk dan di koordinir oleh bank Indonesia setiap hari kerja, dan peserta kliring merupakan bank yang sudah mendapat izin dari B.I.
Mekanisme kliring :
Gambar 1.1
c. Inkaso Secara umum dikatakan bahwa inkaso adalah proses kliring antar kota, baik dalam negeri maupun dalam negeri. Biasanya waktu yang di gunakan untuk menyelesaikan akan lebih lama.
d. Safe deposit box merupakan jasa bank yang di berikan kepada nasabah, yaitu berupa kotak untuk menyimpan dokumen – dokumen atau benda – benda berharga.
e. Bank Note Merupakan uang kartal asing yang di keluarkan dan di terbitkan oleh bank luar negeri. Jual beli bank note merupakan transaksi antara valuta yang dapat di terima pembayaran nya yang dapat di perjual belikan dan di perdagangkan kembali. Sesuai nilai tukar nya.
f. Bank card Merupakan kartu plastik yang di keluarkan bank dan di berikan kepada nasabah nya untuk dapat di pergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat.
g. Travelles Cheque Dikenal dengan nama Cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya di gunakan oleh nasabah yang berpergian. Cek wisata ini biasanya di terbitkan dengan nominal tertentu.
h. Letter of credit, lengkapi mekanisme nya Jasa bank yang di berikan kepada masyarakat (nasabah) untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan eksport import. Lc merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ke – 3 (eksportir).
Mekanisme LC
Gambar 1.2
i. Bank Garansi, lengkapi mekanisme Jaminan bank garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksana (kontraktor) ingkar atau cidera janji dengan adanya BG pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai perjanjian.
Mekanisme Bank Garansi
Gambar 1.3
(referensi : http://rikayamel.blogspot.com/2011/03/terapan-komputer-perbankan-soal-jasa.html)
3. Jelaskan dengan lengkap dan jelas mengenai,
a. Simpanan giro : Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek,bilyet giro,surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
b. Simpanan tabungan : Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya yaitu:
a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kamtor bank
b. Penarika tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabunagn lebih kecil dari saldo minimummkeculai penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
c. Simpanan deposito : Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat di lakukan setelah jangka waktu yang telah di setujui berakhir.
(Referensi : Buku Pengantar Manajemen Bank Umum, Soedijono Reksoprajitno, Penerbit Universitas Gunadarma)
4. Tn.A bermaksud menyimpan uang dalam deposito on call sejumlah 60 juta rupiah, tanggal 4 agustus 2010 bunga 2% pm. Deposito on call dicairkan tanggal 22 agustus 2010. Berapa bunga yang diperoleh Tn.A?
Jawab:
((2 % x 60.000.000)/31) X 18 = 720.000
Jadi bunga yang di peroleh Rp. 720.000,-
5. Transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Tn.A selama agustus 2010,tanggal keterangan jumlah(Rp)
- 01 agustus 2010 saldo 700.000
- 07 agustus 2010 tarik tunai 200.000
- 12 agustus 2010 transfer masuk 600.000
- 19 agustus 2010 setor kliring 100.000
- 26 agustus 2010 tarik tunai 1.000.000
Berapa jumalh bunga yang diperoleh Tn.A apabila bunga dihitung secara harian dan besarnya bunga 16% pa,tax 15% dan berapa saldo akhir tabungan pada bulan yang bersangkutan.
Jawab:
Bunga harian :
1 – 6 (( 16 % x 700.000)/365) X 6 = 1841,0959
7 – 11 (( 16 % x 500.000)/365) X 5 = 1095,8904
12 - 18 (( 16 % x 1100.000)/365) x 7 = 3375.3425
19 - 25 (( 16 % x 1200.000)/365) x 7 = 3682,1918
26 (( 16 % x 200.000)/365) x 7 = 613, 69863
Saldo akhir 8767,1236
Pajak 15% 1315, 06854
Saldo bersih 7452,0556
(referensi : http://rikayamel.blogspot.com/2011/03/terapan-komputer-perbankan-soal-jasa.html)
Kamis, 03 Maret 2011
TERAPAN KOMPUTER PERBANKAN (Tugas 1)
A.Uang
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.
Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.
Pada awalnya di Indonesia, uang —dalam hal ini uang kartal— diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.
(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Uang)
B.Jenis-jenis uang
Jenis Uang Kartal Menurut Lembaga Yang Mengeluarkannya ====
Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu '''uang negara''' dan '''uang bank'''.
'''Uang negara''' adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri :
* Dikeluarkan oleh pemerintah
* Dijamin oleh undang undang
* Bertuliskan nama [[negara]] yang mengeluarkannya
* Ditanda tangani oleh [[mentri keuangan]]
Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank.
Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh [[Bank Sentral]] berupa uang [[logam]] dan uang kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut.
* Dikeluarkan oleh [[Bank Sentral]]
* Dijamin dengan [[emas]] atau [[valuta asing]] yang disimpan di [[bank sentral]]
* Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia)
* Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.
Uang logam
Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efesien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.
Uang logam memiliki tiga macam nilai.
Nilai Intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang antara lain :
* Tahan lama dan tidak mudah rusak (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2(dua) macam uang kertas :
* Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani mentri keuangan.
* Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral,
Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya :
* Penghematan terhadap pemakaian logam mulia
* Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.
* Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah diseusaikan dengan kebutuhan akan uang
* Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar
Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer.
Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.
[sunting] Terjadinya uang giral
Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut.
* Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku biro gilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary deposit.
* Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit
* Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit.
[sunting] Keuntungan menggunakan uang giral
Keuntungan menggunakan uang giral sebagai berikut.
* Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang
* Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro)
* Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilapokan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.
(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang)
C.Lembaga keuangan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Sekalipun perbankan kovensional telah menjadi bagian utama dalam menjalankan roda ekonomi namun masih banyak kalangan ulama menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari aktivitas perbankan tidak sesuai dengan ajaran islam. Sejalan dengan itu terakhir muncul lembaga keuangan dalam konsep ekonomi islam yang dikenal dengan perbankan syari’ah, namun faktanya pemakai jasanya perbankan syari’ah juga banyak dari kalangan non-islam. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai.
KLASIFIKASI LEMBAGA KEUANGAN
Lembaga keuangan (atau sering juga disebut Iembaga intermediasi) dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan non¬depositori (non depository financial institution).
Lembaga keuangan depositori atau sering juga disebut depository intermediary. Lembaga keuangan ini menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan, setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank.
Lembaga keuangan non depositori atau sering juga disebut lembaga keuangan Non bank. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual (contractual institutions) yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian misalnya polis asuransi, program pensiun. Kelompok lembaga keuangan kontraktual dapat disebut perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Lembaga keuangan investasi (investment institution) misalnya perusahaan efek, reksa dana. Lembaga keuangan bukan bank lainnya yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan (finance company) yang menawarkan jasa pembiayaan sewaguna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PROSES INTERMEDIASI
Intermediasi keuangan adalah proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.
Fred C. Yeager, Dalam Bukunya Financial Institutions Management Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan scbagai berikut:
Pengalihan aset (asset transmutation) Untuk memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit kemungkinan jumlah, jangka waktu dan bentuknya berbeda dengan kebutuhan unit surplus. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Dengan menerbitkan sekuritas sekunder untuk ditukarkan dengan dana unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut Transmutasi aset.
Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
Realokasi pendapatan. Untuk merealokasi penghasilan pada dasarnya dapat saja membeli dan menyimpan barang misalnya rumah, tanah dan sebagainya, namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun dan sebagainya, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama. Karena Rumah tangga umumnya digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.
Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan Iembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran / transaksi.(sumber:http://zulidamel.wordpress.com/2010/02/21/lembaga-keuangan/)
D.Bank
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“
Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :
1. Penciptaan uang
Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.
Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional
Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.
Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.
(sumber:http://jagatrian.wordpress.com/2011/02/27/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/)
E.Klasifikasi Bank
Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi <> Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan <> Klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa <<
Bank Devisa
Bank devisa (foreign exchange bank) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
Bank Non Devisa
Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.
F.Deregulasi Perbankan Indonesia
1 Juni 1983
Mencatat beberapa hal. Di antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa mendatang.
Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)
Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan. Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional diijinkan. Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.
Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena persyaratan untuk mendapat predikat itu dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.
Paket Februari 1991(Paktri)
Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan juga semakin sengit. Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan yang mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan.
Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.
UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992
Telah disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.
Paket 29 Mei 1993 (Pakmei).
Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy ratio)-- atau perimbangan antara modal sendiri dan aset -- sesuai dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996
Aturan yang terakhir keluar ini yang ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.
Analisa:
Jadi, sebelum adanya paket deregulasi keadaan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perbankan mengalami kondisi yang kurang adil bagi bank yang bukan milik pemerintah, ketidak adilan itu antara lain hanya bank- bank milik pemerintah yang mampu menggunakan fasilitas khusus yang disediakan pemerintah antara lain: mendapatkan kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI), dan juga banyak menanggung program- program pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya deregulasi perbankan, keadaan perbankan, milik pemerintah maupun swasta dapat meningkat lebih baik.
G.Sumber Dana Bank
Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.
Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri : modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru atau cadangan-cadangan laba yang belum digunakan
Dana yang berasal dari masyarakat luas : Simpanan tabungan, rekening giro, deposito
Dana yang bersumber dari lembaga lain : Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, Pinjaman antar bank, Pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
Rekening giro menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu
Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.
Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut
pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu .
nama bank yang harus membayar (tertarik)
penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
tanda tangan penarik.(sumber:http://enario-rioena.blogspot.com/2009/10/deregulasi-perbankan-era-80-90an.html)
H.Alokasi Dana Bank
Alokasi Dana : menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan
dana dalam bentuk simpanan. Wujud dari pengalokasian dana adalah kredit
atau aset yang dianggap menguntungkan bank.
Kredit
- Berasal dari bahasa latin “Credere” artinya percaya
- UU Perbankan no. 10/1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dgn pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pembiayaan
UU Perbankan no. 10/1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau
tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dgn pihak lain
yg mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Jenis2 kredit
1. Dilihat dari segi kegunaan
a. Kredit investasi
b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit produktif
b. Kredit konsumtif
c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek
b. Kredit jangka menengah
c. Kredit jangka panjang
a. Kredit dengan jaminan
b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha
a. kredit pertanian
b. kredit peternakan
c. Kredit Industri
d. Kredit pertambangan
e. Kredit pendidikan
f. Kredit profesi
g. Kredit perumahan, dan
sektor lainnya
☺ Prinsip2 pemberian kredit
Kelayakan seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C
dan 7 P yaitu:
1. Character : kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban.
2. Capacity : kemampuan, kepandaian dan ketrampilan menggunakan kredit
yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta
mampu melunasi kewajiban atau utangnya.
3. Capital : modal seseorang atau badan usaha penerima kredit.
4. Collateral : kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima
kredit. Anggunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari
ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus
dilunasi.
5. Condition of economies : dalam rencana pelepasan kredit harus mampu
melihat ke depan, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang
akan datang.
6. Personality : menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku
sehari-hari atau masa lalunya.
7. Party : mengklasifikasikan nsb ke dlm klasifikasi tertentu atau golongan2
tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
8. Perpose : mengetahui tujuan nsb dalam mengambil kredit.
9. Prospect : menilai usaha nsb dimasa yang akan datang menguntungkan
atau tidak.
10. Payment : ukuran bagaimana cara nsb mengembalikan kredit yang telah
diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
11. Profitability : Bagaimana kemampuan nsb mencari laba
12. Protection : Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan
perlindungan.(sumber:c_dewi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../alokasi+dana+bank.pdf)
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.
Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.
Pada awalnya di Indonesia, uang —dalam hal ini uang kartal— diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.
(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Uang)
B.Jenis-jenis uang
Jenis Uang Kartal Menurut Lembaga Yang Mengeluarkannya ====
Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu '''uang negara''' dan '''uang bank'''.
'''Uang negara''' adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri :
* Dikeluarkan oleh pemerintah
* Dijamin oleh undang undang
* Bertuliskan nama [[negara]] yang mengeluarkannya
* Ditanda tangani oleh [[mentri keuangan]]
Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank.
Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh [[Bank Sentral]] berupa uang [[logam]] dan uang kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut.
* Dikeluarkan oleh [[Bank Sentral]]
* Dijamin dengan [[emas]] atau [[valuta asing]] yang disimpan di [[bank sentral]]
* Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia)
* Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.
Uang logam
Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efesien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.
Uang logam memiliki tiga macam nilai.
Nilai Intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang antara lain :
* Tahan lama dan tidak mudah rusak (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2(dua) macam uang kertas :
* Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani mentri keuangan.
* Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral,
Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya :
* Penghematan terhadap pemakaian logam mulia
* Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.
* Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah diseusaikan dengan kebutuhan akan uang
* Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar
Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer.
Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.
[sunting] Terjadinya uang giral
Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut.
* Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku biro gilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary deposit.
* Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit
* Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit.
[sunting] Keuntungan menggunakan uang giral
Keuntungan menggunakan uang giral sebagai berikut.
* Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang
* Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro)
* Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilapokan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.
(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang)
C.Lembaga keuangan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Sekalipun perbankan kovensional telah menjadi bagian utama dalam menjalankan roda ekonomi namun masih banyak kalangan ulama menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari aktivitas perbankan tidak sesuai dengan ajaran islam. Sejalan dengan itu terakhir muncul lembaga keuangan dalam konsep ekonomi islam yang dikenal dengan perbankan syari’ah, namun faktanya pemakai jasanya perbankan syari’ah juga banyak dari kalangan non-islam. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai.
KLASIFIKASI LEMBAGA KEUANGAN
Lembaga keuangan (atau sering juga disebut Iembaga intermediasi) dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan non¬depositori (non depository financial institution).
Lembaga keuangan depositori atau sering juga disebut depository intermediary. Lembaga keuangan ini menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan, setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank.
Lembaga keuangan non depositori atau sering juga disebut lembaga keuangan Non bank. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual (contractual institutions) yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian misalnya polis asuransi, program pensiun. Kelompok lembaga keuangan kontraktual dapat disebut perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Lembaga keuangan investasi (investment institution) misalnya perusahaan efek, reksa dana. Lembaga keuangan bukan bank lainnya yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan (finance company) yang menawarkan jasa pembiayaan sewaguna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PROSES INTERMEDIASI
Intermediasi keuangan adalah proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.
Fred C. Yeager, Dalam Bukunya Financial Institutions Management Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan scbagai berikut:
Pengalihan aset (asset transmutation) Untuk memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit kemungkinan jumlah, jangka waktu dan bentuknya berbeda dengan kebutuhan unit surplus. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Dengan menerbitkan sekuritas sekunder untuk ditukarkan dengan dana unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut Transmutasi aset.
Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
Realokasi pendapatan. Untuk merealokasi penghasilan pada dasarnya dapat saja membeli dan menyimpan barang misalnya rumah, tanah dan sebagainya, namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun dan sebagainya, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama. Karena Rumah tangga umumnya digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.
Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan Iembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran / transaksi.(sumber:http://zulidamel.wordpress.com/2010/02/21/lembaga-keuangan/)
D.Bank
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“
Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :
1. Penciptaan uang
Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.
Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional
Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.
Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.
(sumber:http://jagatrian.wordpress.com/2011/02/27/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/)
E.Klasifikasi Bank
Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi <> Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan <> Klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa <<
Bank Devisa
Bank devisa (foreign exchange bank) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
Bank Non Devisa
Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.
F.Deregulasi Perbankan Indonesia
1 Juni 1983
Mencatat beberapa hal. Di antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa mendatang.
Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)
Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan. Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional diijinkan. Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.
Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena persyaratan untuk mendapat predikat itu dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.
Paket Februari 1991(Paktri)
Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan juga semakin sengit. Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan yang mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan.
Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.
UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992
Telah disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.
Paket 29 Mei 1993 (Pakmei).
Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy ratio)-- atau perimbangan antara modal sendiri dan aset -- sesuai dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996
Aturan yang terakhir keluar ini yang ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.
Analisa:
Jadi, sebelum adanya paket deregulasi keadaan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perbankan mengalami kondisi yang kurang adil bagi bank yang bukan milik pemerintah, ketidak adilan itu antara lain hanya bank- bank milik pemerintah yang mampu menggunakan fasilitas khusus yang disediakan pemerintah antara lain: mendapatkan kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI), dan juga banyak menanggung program- program pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya deregulasi perbankan, keadaan perbankan, milik pemerintah maupun swasta dapat meningkat lebih baik.
G.Sumber Dana Bank
Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.
Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri : modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru atau cadangan-cadangan laba yang belum digunakan
Dana yang berasal dari masyarakat luas : Simpanan tabungan, rekening giro, deposito
Dana yang bersumber dari lembaga lain : Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, Pinjaman antar bank, Pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
Rekening giro menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu
Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.
Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut
pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu .
nama bank yang harus membayar (tertarik)
penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
tanda tangan penarik.(sumber:http://enario-rioena.blogspot.com/2009/10/deregulasi-perbankan-era-80-90an.html)
H.Alokasi Dana Bank
Alokasi Dana : menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan
dana dalam bentuk simpanan. Wujud dari pengalokasian dana adalah kredit
atau aset yang dianggap menguntungkan bank.
Kredit
- Berasal dari bahasa latin “Credere” artinya percaya
- UU Perbankan no. 10/1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dgn pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pembiayaan
UU Perbankan no. 10/1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau
tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dgn pihak lain
yg mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Jenis2 kredit
1. Dilihat dari segi kegunaan
a. Kredit investasi
b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit produktif
b. Kredit konsumtif
c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek
b. Kredit jangka menengah
c. Kredit jangka panjang
a. Kredit dengan jaminan
b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha
a. kredit pertanian
b. kredit peternakan
c. Kredit Industri
d. Kredit pertambangan
e. Kredit pendidikan
f. Kredit profesi
g. Kredit perumahan, dan
sektor lainnya
☺ Prinsip2 pemberian kredit
Kelayakan seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C
dan 7 P yaitu:
1. Character : kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban.
2. Capacity : kemampuan, kepandaian dan ketrampilan menggunakan kredit
yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta
mampu melunasi kewajiban atau utangnya.
3. Capital : modal seseorang atau badan usaha penerima kredit.
4. Collateral : kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima
kredit. Anggunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari
ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus
dilunasi.
5. Condition of economies : dalam rencana pelepasan kredit harus mampu
melihat ke depan, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang
akan datang.
6. Personality : menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku
sehari-hari atau masa lalunya.
7. Party : mengklasifikasikan nsb ke dlm klasifikasi tertentu atau golongan2
tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
8. Perpose : mengetahui tujuan nsb dalam mengambil kredit.
9. Prospect : menilai usaha nsb dimasa yang akan datang menguntungkan
atau tidak.
10. Payment : ukuran bagaimana cara nsb mengembalikan kredit yang telah
diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
11. Profitability : Bagaimana kemampuan nsb mencari laba
12. Protection : Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan
perlindungan.(sumber:c_dewi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../alokasi+dana+bank.pdf)
Minggu, 27 Februari 2011
Cyber crime
sangat banyak kasus2 yang berhubungan dengan cyber crime di indonesia maupun di luar negeri, tetapi saat ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kasus cyber crime yang sering terjadi.
Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.
Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.
Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini?
Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan?
Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini?
Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan?
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.
Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.
Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini?
Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan?
Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini?
Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan?
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
real time audit
Real time audit
Real Time Audit atau RTA adalah suatu sistem untuk mengawasi kegiatan teknis dan keuangan sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan, di mana pun mereka berada. Ini mengkombinasikan prosedur sederhana dan logis untuk merencanakan dan melakukan dana untuk kegiatan dan "siklus proyek" pendekatan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung dan penilaian termasuk cara mencegah pengeluaran yang tidak sesuai.
RTA menyediakan teknik ideal untuk memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk dana, seperti bantuan donor, investor dan sponsor kegiatan untuk dapat "terlihat di atas bahu" dari manajer kegiatan didanai sehingga untuk memantau kemajuan. Sejauh kegiatan manajer prihatin RTA meningkatkan kinerja karena sistem ini tidak mengganggu dan donor atau investor dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa menuntut waktu manajer. Pada bagian dari pemodal RTA adalah metode biaya yang sangat nyaman dan rendah untuk memantau kemajuan dan menerima laporan rinci reguler tanpa menimbulkan beban administrasi yang berlebihan baik untuk staf mereka sendiri atau manajemen atau bagian dari aktivitas manajer.
Penghematan biaya overhead administrasi yang timbul dari penggunaan RTA yang signifikan dan meningkat seiring kemajuan teknologi dan teknik dan kualitas pelaporan dan kontrol manajemen meningkatkan menyediakan kedua manajer dan pemilik modal dengan cara untuk mencari kegiatan yang dibiayai dari sudut pandang beberapa manfaat dengan minimum atau tidak ada konsumsi waktu di bagian aktivitas manajer.
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
Sumber: realtimeaudit.eu
Real Time Audit atau RTA adalah suatu sistem untuk mengawasi kegiatan teknis dan keuangan sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan, di mana pun mereka berada. Ini mengkombinasikan prosedur sederhana dan logis untuk merencanakan dan melakukan dana untuk kegiatan dan "siklus proyek" pendekatan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung dan penilaian termasuk cara mencegah pengeluaran yang tidak sesuai.
RTA menyediakan teknik ideal untuk memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk dana, seperti bantuan donor, investor dan sponsor kegiatan untuk dapat "terlihat di atas bahu" dari manajer kegiatan didanai sehingga untuk memantau kemajuan. Sejauh kegiatan manajer prihatin RTA meningkatkan kinerja karena sistem ini tidak mengganggu dan donor atau investor dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa menuntut waktu manajer. Pada bagian dari pemodal RTA adalah metode biaya yang sangat nyaman dan rendah untuk memantau kemajuan dan menerima laporan rinci reguler tanpa menimbulkan beban administrasi yang berlebihan baik untuk staf mereka sendiri atau manajemen atau bagian dari aktivitas manajer.
Penghematan biaya overhead administrasi yang timbul dari penggunaan RTA yang signifikan dan meningkat seiring kemajuan teknologi dan teknik dan kualitas pelaporan dan kontrol manajemen meningkatkan menyediakan kedua manajer dan pemilik modal dengan cara untuk mencari kegiatan yang dibiayai dari sudut pandang beberapa manfaat dengan minimum atau tidak ada konsumsi waktu di bagian aktivitas manajer.
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
Sumber: realtimeaudit.eu
jenis ancaman melalui IT yang sering terjadi
Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini tidak hanya mengakibatkan dampak yang positif bagi kita, tetapi juga ada dampak-dampak negatif yang bermunculan. Kemajuan teknologi informasi saat ini, umumnya melalui media internet seringkali dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan mengakses internet saat ini, memunculkan ancaman bahkan kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Cyber merupakan hal-hal yang berhubungan dengan internet. Cyberthreath merupakan ancaman bagi dunia atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia cyber/internet. Sedangkan cybercrime merupakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia cyber/internet.
Ada beberapa macam cybercrime yang saat ini sudah umum, yaitu :
1. Financial-Fraud
cheating,, credit card frauds, money laundering
2. CyberPornography
Human-trafficking,,paedophiles,, dll
3. Penjualan barang-barang ilegal
lelang cocaine,, senjata,, bomb,, dll
4. Online-Gambling
Haram pada daerah-daerah tertentu,, moneylaundering
5. Intellectual Property Crima
Pembajakan software,, pelanggaran trademark,, pencurian source code program
6. Email Spoofing
Potensi konflik,, penyerangan terhadap reputasi
7. Forgery (pemalsuan)
• Uang, perangko, stempel, materai
• Tanda tangan (termasuk spoofing)
8. Cyber-defamatory (pemfitnahan)
Penyebaran fakta palsu melalui email,, analisis yang memutarbalikan fakta di bLog
9. Cyber-staLking
Meneror seseorang dengan emaiL, chat, forum
Teknik cybercrime :
1. Attack / Penyerangan:
• Syntatic: penyerangan dengan memanfaatkan teknologi
• Semantic: penyerangan dengan memanfaatkan manusia
2. Unauthorized Access:
• Pencurian Username/Password
• Masuk dalam sistem (cracking) dengan memanfaatkan vulnerabilities (kelemahan sistem)
Contoh:
✔ Penggunaan RootKit (local exploit)
✔ Buffer-Overflow (remote / local exploit)
✔ SQL-Injection (remote exploit)
3. Pencurian data:
• Fisik: pencurian HD, FlashDisk, USBStick
• Non-Fisik: unauthorized access
4. Denial of Service (DoS)
• Mengirimkan permintaan pelayanan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat (dan mungkin dari berbagai macam sumber )
Contoh:
✔ Email Bombing
✔ Multiple http request
✔ Distributed DoS (DdoS)
✔ BotNET
5. Virus / Worm
• Hanya ada di Windows
Contoh:
✔ Macro & LoveLetter & Melissa & Logic Bombs
6. Trojan Attack
• Semacam virus yang baru berjalan setelah user secara tidak sengaja menjalankannya
• Ada di Linux (tapi sangat jarang)
7. Pemanfaatan kelemahan TCP/IP (authentication):
• Identity Theft
• Email spoofing
• Domain Hijacking
• Site-phising
8. Pemanfaatan kelemahan protocol / program:
• Session Hijackers (man-in-the-middle attack)
• KeyLoggers
9. Social Engineering:
• Memanfaatkan ketidaktahuan user
• Vishing: penjahat menelepon untuk mendapatkan data
• Spear-Phising: penjahat masuk dalam social networking site (e.g. Friendster) untuk mendapatkan data
• Pura-pura menjadi kawan kencan untuk mendapatkan data (sumber: film-film science fiction)
Bhanu Paramartha (10107343)
4 KA14
Sumber :
http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5
Cyber merupakan hal-hal yang berhubungan dengan internet. Cyberthreath merupakan ancaman bagi dunia atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia cyber/internet. Sedangkan cybercrime merupakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia cyber/internet.
Ada beberapa macam cybercrime yang saat ini sudah umum, yaitu :
1. Financial-Fraud
cheating,, credit card frauds, money laundering
2. CyberPornography
Human-trafficking,,paedophiles,, dll
3. Penjualan barang-barang ilegal
lelang cocaine,, senjata,, bomb,, dll
4. Online-Gambling
Haram pada daerah-daerah tertentu,, moneylaundering
5. Intellectual Property Crima
Pembajakan software,, pelanggaran trademark,, pencurian source code program
6. Email Spoofing
Potensi konflik,, penyerangan terhadap reputasi
7. Forgery (pemalsuan)
• Uang, perangko, stempel, materai
• Tanda tangan (termasuk spoofing)
8. Cyber-defamatory (pemfitnahan)
Penyebaran fakta palsu melalui email,, analisis yang memutarbalikan fakta di bLog
9. Cyber-staLking
Meneror seseorang dengan emaiL, chat, forum
Teknik cybercrime :
1. Attack / Penyerangan:
• Syntatic: penyerangan dengan memanfaatkan teknologi
• Semantic: penyerangan dengan memanfaatkan manusia
2. Unauthorized Access:
• Pencurian Username/Password
• Masuk dalam sistem (cracking) dengan memanfaatkan vulnerabilities (kelemahan sistem)
Contoh:
✔ Penggunaan RootKit (local exploit)
✔ Buffer-Overflow (remote / local exploit)
✔ SQL-Injection (remote exploit)
3. Pencurian data:
• Fisik: pencurian HD, FlashDisk, USBStick
• Non-Fisik: unauthorized access
4. Denial of Service (DoS)
• Mengirimkan permintaan pelayanan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat (dan mungkin dari berbagai macam sumber )
Contoh:
✔ Email Bombing
✔ Multiple http request
✔ Distributed DoS (DdoS)
✔ BotNET
5. Virus / Worm
• Hanya ada di Windows
Contoh:
✔ Macro & LoveLetter & Melissa & Logic Bombs
6. Trojan Attack
• Semacam virus yang baru berjalan setelah user secara tidak sengaja menjalankannya
• Ada di Linux (tapi sangat jarang)
7. Pemanfaatan kelemahan TCP/IP (authentication):
• Identity Theft
• Email spoofing
• Domain Hijacking
• Site-phising
8. Pemanfaatan kelemahan protocol / program:
• Session Hijackers (man-in-the-middle attack)
• KeyLoggers
9. Social Engineering:
• Memanfaatkan ketidaktahuan user
• Vishing: penjahat menelepon untuk mendapatkan data
• Spear-Phising: penjahat masuk dalam social networking site (e.g. Friendster) untuk mendapatkan data
• Pura-pura menjadi kawan kencan untuk mendapatkan data (sumber: film-film science fiction)
Bhanu Paramartha (10107343)
4 KA14
Sumber :
http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5
kode etik profesional dan prinsip etika
Menurut saya dalam setiap pekerjaan yang akan di lakukan di perlukan suatu kode etik yang akan bermain dalam pekerjaan tersebut. tidak hanya pekerjaan yang di tuntut harus memiliki kode etik bahkan seorang profesional di tuntut harus memiliki kode etik tersendiri
Kode Etik Profesional dan Prinsip Etika
Dalam bidang IT sering terjadi permasalahan dalam hal profesi dan profesional dalam membuat suatu program. Sedangkan jarang kita temui perusahaan zaman sekarang tidak menggunakan produk IT, walaupun yang terkecil sekalipun, entah hanya digunakan untuk menghitung, menyimpan data, mencetak atau berkirim surat. Karena adanya kebutuhan ini, maka tidak mengherankan bila kita jumpai minimal 1 orang IT di dalam perusahaan, baik karyawan internal ataupun eksternal.
Definisi Kode etik itu sendiri adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai.
Berikut ini adalah beberapa kode etik yang dapat diterapkan dalam dunia IT baik untuk personal ataupun orang yang bekerja di bidang IT:
1. Orang IT bertanggung-jawab terhadap hardware atau software.Yang dimaksud hardware adalah barang-barang IT yang bisa disentuh, seperti monitor, printer, CPU, keyboard, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud software adalah produk IT yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, seperti aplikasi, software, data dan sebagainya.
2. Peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Orang IT akan berperan penting dalam pengolahan data, penggunaan teknologi, dan peningkatan terus-menerus akan bisnis proses suatu perusahaan agar perusahaan mempunyai daya saing tinggi. Bisnis proses adalah suatu rangkaian proses dalam perusahaan yang melibatkan berbagai input untuk menghasilkan output yang berkualitas secara berkualitas, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Karena demikian pentingya suatu bisnis proses dalam suatu perusahaan, maka sudah dipastikan bisnis proses suatu perusahaan tidak boleh bocor ke perusahaan pesaing.
3. Orang IT sebagai orang yang paling tahu akan bisnis proses perusahaan mempunyai kode etik yang mendasar untuk menjaga kerahasiaannya. Perusahaan sendiri mengantisipasi hal ini dengan adanya kontrak kerahasiaan yang wajib ditandatangani oleh orang IT.
4. Sangat diutamakan bahwa seorang IT harus mempunyai etika yang membangun.
Sedangkan dalam hal kinerja seorang profesional harus memegang teguh prinsip etika profesi dalam memberikan jasa/praktek kepada klien :
a) Prinsip 1 – Holistic (Keseluruhan)
Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-kompenen dari
jasa/praktek yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif
terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem
tersebut.
b) Prinsip 2 – Optimal (Terbaik)
Profesional selalu memberikan jasa/prakteknya yang terbaik bagi perusahaan.
c) Prinsip 3 - Life Long Learner (Belajar sepanjang hidup)
Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu
pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan
jasa/prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya.
d) Prinsip 4 – Integrity (Kejujuran)
Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas
integritas (kemurnian) pekerjaan atau jasanya.
e) Prinsip 5 – Sharp (Berpikir Tajam)
Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam
jasa/praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut
secara cepat dan tepat.
f) Prinsip 6 – Team Work (Kerjasama)
Profesional mampu bekerja sama dengan Profesional lainnya untuk mencapai
suatu obyektifitas.
g) Prinsip 7 – Innovation (Inovasi)
Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya
agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluangpeluang
yang baru atas jasa/praktek yang diberikannya.
h) Prinsip 8 – Communication (Komunikasi)
Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat
menyampaikan obyektifitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat.
Kedelapan prinsip tersebut dapat disingkat menjadi “HOLISTIC”, yaitu: Holistic,
Optimal, Life long learner, Integrity, Sharp, Team work, Innovation, dan
Communication
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
artikel ini bersumber dan dikutip dari :
http://arumsulistyowati.com/?p=3
dan
dari KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA
Kode Etik Profesional dan Prinsip Etika
Dalam bidang IT sering terjadi permasalahan dalam hal profesi dan profesional dalam membuat suatu program. Sedangkan jarang kita temui perusahaan zaman sekarang tidak menggunakan produk IT, walaupun yang terkecil sekalipun, entah hanya digunakan untuk menghitung, menyimpan data, mencetak atau berkirim surat. Karena adanya kebutuhan ini, maka tidak mengherankan bila kita jumpai minimal 1 orang IT di dalam perusahaan, baik karyawan internal ataupun eksternal.
Definisi Kode etik itu sendiri adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai.
Berikut ini adalah beberapa kode etik yang dapat diterapkan dalam dunia IT baik untuk personal ataupun orang yang bekerja di bidang IT:
1. Orang IT bertanggung-jawab terhadap hardware atau software.Yang dimaksud hardware adalah barang-barang IT yang bisa disentuh, seperti monitor, printer, CPU, keyboard, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud software adalah produk IT yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, seperti aplikasi, software, data dan sebagainya.
2. Peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Orang IT akan berperan penting dalam pengolahan data, penggunaan teknologi, dan peningkatan terus-menerus akan bisnis proses suatu perusahaan agar perusahaan mempunyai daya saing tinggi. Bisnis proses adalah suatu rangkaian proses dalam perusahaan yang melibatkan berbagai input untuk menghasilkan output yang berkualitas secara berkualitas, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Karena demikian pentingya suatu bisnis proses dalam suatu perusahaan, maka sudah dipastikan bisnis proses suatu perusahaan tidak boleh bocor ke perusahaan pesaing.
3. Orang IT sebagai orang yang paling tahu akan bisnis proses perusahaan mempunyai kode etik yang mendasar untuk menjaga kerahasiaannya. Perusahaan sendiri mengantisipasi hal ini dengan adanya kontrak kerahasiaan yang wajib ditandatangani oleh orang IT.
4. Sangat diutamakan bahwa seorang IT harus mempunyai etika yang membangun.
Sedangkan dalam hal kinerja seorang profesional harus memegang teguh prinsip etika profesi dalam memberikan jasa/praktek kepada klien :
a) Prinsip 1 – Holistic (Keseluruhan)
Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-kompenen dari
jasa/praktek yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif
terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem
tersebut.
b) Prinsip 2 – Optimal (Terbaik)
Profesional selalu memberikan jasa/prakteknya yang terbaik bagi perusahaan.
c) Prinsip 3 - Life Long Learner (Belajar sepanjang hidup)
Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu
pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan
jasa/prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya.
d) Prinsip 4 – Integrity (Kejujuran)
Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas
integritas (kemurnian) pekerjaan atau jasanya.
e) Prinsip 5 – Sharp (Berpikir Tajam)
Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam
jasa/praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut
secara cepat dan tepat.
f) Prinsip 6 – Team Work (Kerjasama)
Profesional mampu bekerja sama dengan Profesional lainnya untuk mencapai
suatu obyektifitas.
g) Prinsip 7 – Innovation (Inovasi)
Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya
agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluangpeluang
yang baru atas jasa/praktek yang diberikannya.
h) Prinsip 8 – Communication (Komunikasi)
Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat
menyampaikan obyektifitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat.
Kedelapan prinsip tersebut dapat disingkat menjadi “HOLISTIC”, yaitu: Holistic,
Optimal, Life long learner, Integrity, Sharp, Team work, Innovation, dan
Communication
Bhanu Paramartha (10107343)
4 ka14
artikel ini bersumber dan dikutip dari :
http://arumsulistyowati.com/?p=3
dan
dari KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA
ciri khas profesi dan profesionalisme
Ciri Khas Profesi Dan Profesionalisme
Pengertian Profesi
Apa yang kalian fikirkan tentang arti atau pengertian dari profesi ….??
Profesi bisa di artikan sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu ataupun spesialisasi yang di kerjakan dalam sebuah perusahaan dan di masyarakat. Itu menurut definisi saya sendiri.
Bagaimana menurut definisi lainnya …??
Menurut Wikipedia
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer
Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.
(Source: http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi)
Ciri khas dari Profesi itu sendiri …
Ada 10 ciri khas suatu profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of education, yaitu:
1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain
Tiga Ciri Utama Profesi
1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi.
2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan.
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat.
Tiga Ciri Tambahan Profesi
1. Adanya proses lisensi atau sertifikat.
2. Adanya organisasi.
3. Otonomi dalam pekerjaannya.
Pengertian Profesionalisme
Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dst.
(Source:http://ebekunt.files.wordpress.com/2009/06/profesionalisasi-bimbingan-dan-konseling.pdf)
Adapun yang berpendapat lain tentang pengertian profesionalisme yaitu :
Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan –serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999).
Ciri-ciri dari Profesionalisme itu sendiri …
1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
bhanu Paramartha( 10107343 )
4 KA 14
Sumber :
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
Pengertian Profesi
Apa yang kalian fikirkan tentang arti atau pengertian dari profesi ….??
Profesi bisa di artikan sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu ataupun spesialisasi yang di kerjakan dalam sebuah perusahaan dan di masyarakat. Itu menurut definisi saya sendiri.
Bagaimana menurut definisi lainnya …??
Menurut Wikipedia
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer
Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.
(Source: http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi)
Ciri khas dari Profesi itu sendiri …
Ada 10 ciri khas suatu profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of education, yaitu:
1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain
Tiga Ciri Utama Profesi
1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi.
2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan.
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat.
Tiga Ciri Tambahan Profesi
1. Adanya proses lisensi atau sertifikat.
2. Adanya organisasi.
3. Otonomi dalam pekerjaannya.
Pengertian Profesionalisme
Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dst.
(Source:http://ebekunt.files.wordpress.com/2009/06/profesionalisasi-bimbingan-dan-konseling.pdf)
Adapun yang berpendapat lain tentang pengertian profesionalisme yaitu :
Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan –serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999).
Ciri-ciri dari Profesionalisme itu sendiri …
1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
bhanu Paramartha( 10107343 )
4 KA 14
Sumber :
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
Kamis, 16 Desember 2010
Selasa, 19 Oktober 2010
nie
KASUS 1
Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil. Berikan pendapat anda mengenai pernyataan tersebut !
KASUS 2
Ketika anda ke bioskop. Anda membeli tiket yang sudah diberi nomor dari loket atau kasir. Tiket tersebut kemudian diberikan ke orang lain di pintu masuk bioskop. Ketidak beraturan jenis apa yang ingin dihindari oleh bioskop? Pengendalian apa yang digunakannya untuk menghindari ketidak beraturan tersebut? resiko dan pajanan apa yang dapat anda identifikasi?
jawaban:
KASUS 1
menurut saya bisnis kecil merupakan usaha non formal yang biasanya anggota dan cara pengelolaannya bersifat kekeluargaan. pembagian tugas ini sudah efektif tetapi kurang ekonomis karena usaha ini terlalu banyak memperkerjakan banyak orang ,agar terlihat lebih ekonomis kita dapat menggunakan cara rangkap kerja
KASUS 2
Pada kasus ini tindakan percaloan dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan menjual tiket yg sudah mereka beli dengan harga yg lebih tinggi hal ini menyebabkan para konsumen merugi karena tiket yg tersedia kemungkinan sudah banyak dibeli para calo dan mau tidak mau kita harus membelinya dari seorang calo.
Alasan percaloan terjadi, pertama seperti yang kita ketahui system yang digunakan untuk membeli tiket adalah system antrian dengan memakai asas FIFO (first in first out) dan biasanya efek dari system ini menyebabkan antrian yang menumpuk/memanjang,situasi ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memudahkan mendapatkan tiket tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan tiket.kedua, calo dapat menjual tiket dari harga normal dan mendapat keuntungan yang cukup banyak dari harga normal yang sudah tersedia.
Pengendalian yang harus dilakukan pada kasus ini dengan membuat aturan-aturan yang cukup tegas,seperti memperketat keamanan dibioskop sehingga tidak memberi calo ruang untuk menjual tiket-tiket tersebut dan memberi sangsi yang bisa membuat para calo kapok.
Resiko yang biasa terjadi adalah tidak semua calo dapat mempermudah cara mendapatkan tiket kadang-kadang mereka menjual tiket palsu dan hal itu sangat merugikan para pembeli.
Pembagian tugas secara efektif kadang-kadang tidak layak secara ekonomis pada bisnis kecil. Berikan pendapat anda mengenai pernyataan tersebut !
KASUS 2
Ketika anda ke bioskop. Anda membeli tiket yang sudah diberi nomor dari loket atau kasir. Tiket tersebut kemudian diberikan ke orang lain di pintu masuk bioskop. Ketidak beraturan jenis apa yang ingin dihindari oleh bioskop? Pengendalian apa yang digunakannya untuk menghindari ketidak beraturan tersebut? resiko dan pajanan apa yang dapat anda identifikasi?
jawaban:
KASUS 1
menurut saya bisnis kecil merupakan usaha non formal yang biasanya anggota dan cara pengelolaannya bersifat kekeluargaan. pembagian tugas ini sudah efektif tetapi kurang ekonomis karena usaha ini terlalu banyak memperkerjakan banyak orang ,agar terlihat lebih ekonomis kita dapat menggunakan cara rangkap kerja
KASUS 2
Pada kasus ini tindakan percaloan dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan menjual tiket yg sudah mereka beli dengan harga yg lebih tinggi hal ini menyebabkan para konsumen merugi karena tiket yg tersedia kemungkinan sudah banyak dibeli para calo dan mau tidak mau kita harus membelinya dari seorang calo.
Alasan percaloan terjadi, pertama seperti yang kita ketahui system yang digunakan untuk membeli tiket adalah system antrian dengan memakai asas FIFO (first in first out) dan biasanya efek dari system ini menyebabkan antrian yang menumpuk/memanjang,situasi ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memudahkan mendapatkan tiket tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan tiket.kedua, calo dapat menjual tiket dari harga normal dan mendapat keuntungan yang cukup banyak dari harga normal yang sudah tersedia.
Pengendalian yang harus dilakukan pada kasus ini dengan membuat aturan-aturan yang cukup tegas,seperti memperketat keamanan dibioskop sehingga tidak memberi calo ruang untuk menjual tiket-tiket tersebut dan memberi sangsi yang bisa membuat para calo kapok.
Resiko yang biasa terjadi adalah tidak semua calo dapat mempermudah cara mendapatkan tiket kadang-kadang mereka menjual tiket palsu dan hal itu sangat merugikan para pembeli.
Selasa, 12 Oktober 2010
Studi Kasus PT. Maju
sebagai Berikut :
• Kas : 6.000.000
• Piutang : 2.000.000
• Perlengkapan Kantor : 3.000.000
• Peralatan Kantor : 4.000.000
• Pendapatan Bunga : 3.000.000
• Tanah : 5.000.000
• Hutang Usaha : 5.000.000
• Sewa dibayar dimuka : 1.500.000
• Modal Maju : 6.000.000
• Pendapatan komisi : 11.000.000
• Hutang Gaji : 2.000.000
• Biaya Iklan : 1.000.000
• Biaya Listrik : 2.500.000
• Prive Maju : 2.000.000
Diketahui Data – data keuangan PT. Maju Per 31 Desember 2001
• Kas : 6.000.000
• Piutang : 2.000.000
• Perlengkapan Kantor : 3.000.000
• Peralatan Kantor : 4.000.000
• Pendapatan Bunga : 3.000.000
• Tanah : 5.000.000
• Hutang Usaha : 5.000.000
• Sewa dibayar dimuka : 1.500.000
• Modal Maju : 6.000.000
• Pendapatan komisi : 11.000.000
• Hutang Gaji : 2.000.000
• Biaya Iklan : 1.000.000
• Biaya Listrik : 2.500.000
• Prive Maju : 2.000.000
Diketahui Data – data keuangan PT. Maju Per 31 Desember 2001
studi kasus pt.maju
Diketahui Data keuangan PT. Maju Per 31 Desember 2001
sebagai Berikut :
• Kas : 6.000.000
• Piutang : 2.000.000
• Perlengkapan Kantor : 3.000.000
• Peralatan Kantor : 4.000.000
• Pendapatan Bunga : 3.000.000
• Tanah : 5.000.000
• Hutang Usaha : 5.000.000
• Sewa dibayar dimuka : 1.500.000
• Modal Maju : 6.000.000
• Pendapatan komisi : 11.000.000
• Hutang Gaji : 2.000.000
• Biaya Iklan : 1.000.000
• Biaya Listrik : 2.500.000
• Prive Maju : 2.000.000
sebagai Berikut :
• Kas : 6.000.000
• Piutang : 2.000.000
• Perlengkapan Kantor : 3.000.000
• Peralatan Kantor : 4.000.000
• Pendapatan Bunga : 3.000.000
• Tanah : 5.000.000
• Hutang Usaha : 5.000.000
• Sewa dibayar dimuka : 1.500.000
• Modal Maju : 6.000.000
• Pendapatan komisi : 11.000.000
• Hutang Gaji : 2.000.000
• Biaya Iklan : 1.000.000
• Biaya Listrik : 2.500.000
• Prive Maju : 2.000.000
sebagai Berikut :
• Kas : 6.200.000
• Piutang Dagang : 2.240.000
• Hutang Dagang : 1.800.000
• Perlengkapan Kantor : 265.000
• Bunga dibayar dimuka : 50.000
• Peralatan Kantor : 6.600.000
• Hutang Wesel : 3.000.000
• Modal PT. Makmur : 10.000.000
• Pendapatan Komisi : 5.700.000
• Pendapatan Sewa : 180.000
• Biaya Perlengkapan : 3.900.000
• Biaya Pemeliharaan : 80.000
• Biaya Iklan : 395.000
• Sewa dibayar dimuka : 900.000
• Biaya Telepon : 50.000
• Kas : 6.200.000
• Piutang Dagang : 2.240.000
• Hutang Dagang : 1.800.000
• Perlengkapan Kantor : 265.000
• Bunga dibayar dimuka : 50.000
• Peralatan Kantor : 6.600.000
• Hutang Wesel : 3.000.000
• Modal PT. Makmur : 10.000.000
• Pendapatan Komisi : 5.700.000
• Pendapatan Sewa : 180.000
• Biaya Perlengkapan : 3.900.000
• Biaya Pemeliharaan : 80.000
• Biaya Iklan : 395.000
• Sewa dibayar dimuka : 900.000
• Biaya Telepon : 50.000
Laporan laba rugi....
PT MAKMUR
Laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2002
Pendapatan :
Pendapatan Komisi Rp 5.700.000
Pendapatan Sewa Rp 180.000 +
Jumlah Pendapatan Rp 5.880.000
Biaya-biaya :
Biaya Perlengkapan Rp 3.900.000
Biaya Pemeliharaan Rp 80.000
Biaya Iklan Rp 395.000
Biaya Telepon Rp 50.000 +
Jumlah Biaya-biaya Rp 4.425.000 -
Laba bersih Rp 1.455.000
PT MAKMUR
Laporan Perubahan Modal
per 31 Desember 2002
Modal Awal PT Makmur Rp 10.000.000
Laba Bersih Rp 1.455.000+
Modal Akhir Rp 11.455.000
PT MAKMUR
Neraca
per 31 Desember 2002
Aktiva
Aktiva Lancar :
Kas Rp 6.200.000
Piutang Dagang Rp 2.240.000
Perlengkapan Kantor Rp 265.000
Bunga dibayar dimuka Rp 50.000
Sewa dibayar dimuka Rp 900.000 +
Total Aktiva Lancar Rp 9.655.000
Harta Tetap :
Peralatan Kantor Rp 6.600.000 +
Total Harta Tetap & Lancar Rp 16.255.000
Utang dan Modal
Utang :
Utang Dagang Rp 1.800.000
Utang Wesel Rp 3.000.000 +
Total Utang Rp 4.800.000
Modal :
Modal PT Makmur Rp 11.455.000 +
Total Utang & Modal Rp 16.255.000
PT MAJU
Laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2001
Pendapatan :
Pendapatan Komisi Rp 11.000.000
Pendapatan Bunga Rp 3.000.000 +
Jumlah Pendapatan Rp 14.000.000
Biaya-biaya :
Biaya Iklan Rp 1.000.000
Biaya Listrik Rp 2.500.000 +
Jumlah Biaya-biaya Rp 3.500.000 -
Laba bersih Rp10.500.000
PT MAJU
Laporan Perubahan Modal
per 31 Desember 2001
Modal Awal PT Maju Rp 6.000.000
Laba Bersih Rp 10.500.000 +
Rp 16.500.000
Pengambilan Prive Maju Rp 2.000.000 -
Modal Akhir Rp 14.500.000
PT MAJU
Neraca
per 31 Desember 2001
Aktiva
Aktiva Lancar :
Kas Rp 6.000.000
Piutang Rp 2.000.000
Perlengkapan Kantor Rp 3.000.000
Sewa dibayar dimuka Rp 1.500.000 +
Total Aktiva Lancar Rp 12.500.000
Harta Tetap :
Peralatan Kantor Rp 4.000.000
Tanah Rp 5.000.000 +
Total Harta Tetap&Lancar Rp 21.500.000
Utang dan Modal
Utang :
Utang Gaji Rp 2.000.000
Utang Usaha Rp 5.000.000 +
Total Utang Rp 7.000.000
Modal :
Modal PT Maju Rp 14.500.000 +
Total Utang & Modal Rp 21.500.000
Laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2002
Pendapatan :
Pendapatan Komisi Rp 5.700.000
Pendapatan Sewa Rp 180.000 +
Jumlah Pendapatan Rp 5.880.000
Biaya-biaya :
Biaya Perlengkapan Rp 3.900.000
Biaya Pemeliharaan Rp 80.000
Biaya Iklan Rp 395.000
Biaya Telepon Rp 50.000 +
Jumlah Biaya-biaya Rp 4.425.000 -
Laba bersih Rp 1.455.000
PT MAKMUR
Laporan Perubahan Modal
per 31 Desember 2002
Modal Awal PT Makmur Rp 10.000.000
Laba Bersih Rp 1.455.000+
Modal Akhir Rp 11.455.000
PT MAKMUR
Neraca
per 31 Desember 2002
Aktiva
Aktiva Lancar :
Kas Rp 6.200.000
Piutang Dagang Rp 2.240.000
Perlengkapan Kantor Rp 265.000
Bunga dibayar dimuka Rp 50.000
Sewa dibayar dimuka Rp 900.000 +
Total Aktiva Lancar Rp 9.655.000
Harta Tetap :
Peralatan Kantor Rp 6.600.000 +
Total Harta Tetap & Lancar Rp 16.255.000
Utang dan Modal
Utang :
Utang Dagang Rp 1.800.000
Utang Wesel Rp 3.000.000 +
Total Utang Rp 4.800.000
Modal :
Modal PT Makmur Rp 11.455.000 +
Total Utang & Modal Rp 16.255.000
PT MAJU
Laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2001
Pendapatan :
Pendapatan Komisi Rp 11.000.000
Pendapatan Bunga Rp 3.000.000 +
Jumlah Pendapatan Rp 14.000.000
Biaya-biaya :
Biaya Iklan Rp 1.000.000
Biaya Listrik Rp 2.500.000 +
Jumlah Biaya-biaya Rp 3.500.000 -
Laba bersih Rp10.500.000
PT MAJU
Laporan Perubahan Modal
per 31 Desember 2001
Modal Awal PT Maju Rp 6.000.000
Laba Bersih Rp 10.500.000 +
Rp 16.500.000
Pengambilan Prive Maju Rp 2.000.000 -
Modal Akhir Rp 14.500.000
PT MAJU
Neraca
per 31 Desember 2001
Aktiva
Aktiva Lancar :
Kas Rp 6.000.000
Piutang Rp 2.000.000
Perlengkapan Kantor Rp 3.000.000
Sewa dibayar dimuka Rp 1.500.000 +
Total Aktiva Lancar Rp 12.500.000
Harta Tetap :
Peralatan Kantor Rp 4.000.000
Tanah Rp 5.000.000 +
Total Harta Tetap&Lancar Rp 21.500.000
Utang dan Modal
Utang :
Utang Gaji Rp 2.000.000
Utang Usaha Rp 5.000.000 +
Total Utang Rp 7.000.000
Modal :
Modal PT Maju Rp 14.500.000 +
Total Utang & Modal Rp 21.500.000
Kamis, 25 Maret 2010
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BULAN FEBRUARI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BULAN FEBRUARI
TEMA YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK,EKONOMI,SOSIAL.
TEMA YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK,EKONOMI,SOSIAL.
Contoh kasus dibidang politik,sosial dan ekonomi serta cara penyelesaiannya.
1. POLITIK
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
*. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
*. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
*. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
*. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Ø Kasus Aliran Dana Bank Century
Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kasus aliran dana bank century menjadi persoalan yang banyak dibicarakan karena telah merugikan Negara sebesar 6,7 triliun bukan dana yang sedikit karena itu banyak berbagai pihak dari berbagai macam lapisan masyarkat memintan untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang akhirnya pemerintah lewat dpr mencoba memenuhi permintaan rakyat untuk mengusut tuntas kasus aliran dana bank century yang merugikan Negara tersebut dan akhirnya dibentuk pansus century namun masalah ini tak kunjung mendapatkan solusinya dan akhir nya rapat paripurna dpr yang disaksikan rakyat Indonesia melalui televisi memilih untuk mengadakan voting suara dan suara itulah yang menentukan penyelesaianya dan hasilnya pan,p3, pkb dan demokrat memilih alternative 1 dan pks, pdi, golkar, gerindra dan hanura memilih alternative 2 selain itu 1 suara dari p3 dan 1 suara dari pkb, voting tahap 2 menentukan opstion mana yang dipilih a atau c yang akhirnya opstion c lah yang terpilih yaitu ada kesalahan dalam bailout dana century dan diadakan pengusutan tuntas secara hukum dengan perolehan 325 suara ( pks, pdi,golkar, gerindra,hanura,p3 dan 1 suara dari pkb) yang akhirnya rakyat lah yang menang dan akhirnya diserahkan kepada kpk kasus tersebut.
Ø Cara penyelesaiannya :
Tanggapan saya terhadap kasus tersebut bahwa bagaimana pun juga seseorang berkuasa dan berkekedukan tinggi tetap memerlukan kehidupan yang yaman dalam kehidupan bermasyarakat tidak ingin dianggap jelek/ tercemar nama baiknya dalam kehidupan social dalam hidup bermasyarakat walaupun mereka bersalah untuk menghindarkan kesan tersebut maka mereka bermain politik untuk menyelesaikan masalah mengenai kasus century tersebut dapat terlihat pada faktanya penuntasan kasus tersebut berjalan lama dalam menenyelesaikanya dapat kita lihat pembuatan pansus century yang dibuat untuk mengungkap fakta kebenaran aliran dana century yang akhirnya tidak dapat menemukan titik terang penyelesaiannya yang ditemukan hanya perdebatan antara pro dan kontra namun semua itu hanya untuk mengungkap kebenaran demi rakyat karena dana tersebut tidaklah sedikit itu uang rakyat yang seharusnya di nikmati oleh rakyat Indonesia karena itu mereka berhak untuk mendapatkan kebenaranya, karena itu masalh tersebut harus segera diselaikan dengan atau melalui cara apa yang akhirnya karena tuntutan rakyat tersebut akhirnya dpr memutuskan melalui voting suara yang kita ketahui disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui media televisi, dengan cara 2 kali voting suara yang pertama pemilihan antara alternative 1 dan 2 yang berisikan opstion atau perintah yang akan menentukan cara penyelesaian kasus tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh alternative 2 yang berisikan opstion a dan opstion c dan pada voting suara putaran kedua opstion c lah yang menang yang berisikan yaitu ada kesalahan dalam bailout dana century dan diadakan pengusutan tuntas secara hukum dengan perolehan 325 suara dapat kita lihat dan saksikan mana yang benar2 membela rakyat dan mana yang hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan dapat kita lihat sendiri pada faktanya karena setelah voting selesai menyerukan bahwa rakyat Indonesia lah yang menang dan mereka menunjukan bahwa masih banyak yang benar-benar melaksanakan tugas yaitu wakil rakyat dan mereka tunjukan itu dengan melalui voting tersebut bahwa mereka mendengarkan aspirasi dan hak / keinginan rakyat Indonesia disini dapat saya lihat bahwa mereka memang menginginkan dalam kehidupan bermasyarakat mereka ingin di nilai baik tidak mementingkan golongan atau apapun itu karena mereka menginginkan dalam kehidupan sosial ini berjalan baik tidak ingin dianggap jelek ini juga menunjukan bahwa mereka membutuhkan kehidupan bermasyarakat.
2. EKONOMI
Contohnya : Disintegrasi Bangsa.
Antara Ketidakadilan, Kekecewaan, Dan Konflik
Fenomena disintegrasi bangsa bukan sesuatu yang baru muncul dinegeri ini, mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga saat ini masa reformasi pun problem perpecahan dan niatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masih saja menghinggapi pemikiran sekelompok oknum dengan berbagai alasan yang ada. Rasa Persatuan dan kesatuan seakan bukan lagi sesuatu yang sakral sebagaimana dulu menjadi pengobar semangat rela berkorban jiwa raga hanya untuk satu tujuan yaitu merdeka dan berdaulat. Disintegrasi bagaikan sebuah penyakit kritis yang terus menggrogoti dan akan menjalar keseluruh tubuh negeri ini yang pada akhirnya jika tidak segera diobati dikhawatirkan dapat mengikis habis kesatuan bangsa.
Wabah disintegrasi bangsa muncul tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang timbul di negeri ini. Kekecewaan, ketidakpuasan, kesenjangan dan konflik antar suku masih menjadi dasar utama mengapa hal itu terjadi. Adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Presidium Dewan Papua (PDP) di Papua, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, serta beberapa konflik komunal di Ambon dan di daerah-daerah lain di Indonesia mengisyaratkan mulai memudarnya rasa nasionalisme di negeri ini. Melihat masih munculnya gerakan-gerakan separatis yang mengatasnamakan kehehendak dari suatu daerah meskipun gerakan ini sebenarnya digalang oleh sekelompok masyarakat yang tidak mau lagi menjadi bagian dari Indonesia akan tetapi jika hal ini terus dibiarkan akan tidak mungkin dapat memprovokasi dan mempengaruhi masyarakat lain yang pada akhirnya ditakutkan akan menjadi virus yang dapat melumpuhkan keutuhan bangsa. Selain itu timbulnya konflik di beberapa daerah dimana antara suku yang satu dengan yang lain saling bertikai dan tidak mau lagi hidup berdampingan karena permasalahan ekonomi dan isu ras-budaya, jika tidak segera dicegah juga berpotensi merusak integrasi bangsa.
Jika berkaca dari pengalaman sejarah bahwa negeri ini mampu mengukuhkan diri sebagai Negara yang merdeka bukan karena belas kasihan dari bangsa penjajah, bukan karena hadiah maupun pemberian dari Negara lain. Akan tetapi Kita menjadi Negara yang berdaulat berkat pengorbanan darah dari para pahlawan. Apakah kita rela menyaksikan negeri ini hancur lebur dan terpecah belah karena ketidakmampuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi serta hilangnya pulau sipadan dan ligitan yang dicaplok oleh Negara lain seharusnya menjadi teguran dan peringatan keras agar kita semakin menguatkan barisan dan menumbuhkan kembali rasa persatuan bangsa.
Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah apakah ada yang salah dengan sistem pemerintahan di negeri ini, ataukah rakyat sudah bosan dengan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak adil dalam memperlakukan seluruh daerah di Indonesia, ataukah mungkin rasa bangga sebagai bagian dari NKRI sudah mulai menghilang sehingga rasa memiliki dan kewajiban menjaga keutuhan bangsa juga ikut menghilang. Kemanakah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mampu menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa meskipun adanya perbedaan ras,suku bangsa. Apakah hal itu hanya menjadi hiasan yang terpampang apik dikedua cengkraman kaki burung garuda yang menjadi lambang Negara, apakah hanya sebagai bahan ajar yang didengungkan keras pada waktu duduk di sekolah.
Masalah disintegrasi bangsa memang bukan permasalahan sepele yang dengan mudah dicarikan solusi penyelesaianya. Banyak ungkapan yang mengatakan bahwa orang akan merasa memiliki, menjaga dan mempertahankan mati-matian apa yang dimilikinya ketika ia sudah merasa nyaman dan merasa diperlakukan adil dan juga yang tidak kalah penting adalah masih adanya ikatan emosional yang kuat dalam diri manusia tersebut. Melihat permasalahan konflik yang dilatarbelakangi masalah kepentingan ekonomi, perbatasan dan isu suku bangsa mungkin salah satu cara penyelesaianya adalah dengan menumbuhkan kembali kesadaran dan menguatkan tali persaudaraan. Tindakan tegas pemerintah juga diperlukan untuk meredam pertikaian yang terjadi namun tindakan tegas disini jangan dipersepsikan dengan selalu mengunakan tindakan represif dengan kekuatan militer akan tetapi tindakan tegas disini juga bisa dilakukan dengan cara-cara perundingan dan kesepakatan damai yang menguntungkan dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Hal serupa juga mungkin bisa dilakukan untuk meredam aksi separatis yang ada dibeberapa daerah.
Tindakan keras dengan menerjunkan kekuatan militer terbukti tidak selalu menyelesaikan masalah. Sebagai contoh pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua disatu sisi mungkin mampu meredam sementara aksi-aksi separatis didaerah tersebut namun disisi lain pemberlakuan DOM ini justru memunculkan masalah baru misalnya munculnya tindakan penculikan, kekerasan terhadap masyarakat sipil, kasus pemerkosaan dan masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Cara penyelesaian masalah dengan mengunakan media diplomasi dan perundingan damai meskipun tidak seratus persen diyakini mampu menjadi jembatan penyelesaian masalah. Namun, tidak dipungkiri cara tersebut pada kenyataannya bisa menjadi salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang bisa merusak integrasi bangsa. Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah tertentu yang belakangan dilakukan oleh pemerintah dinilai bisa juga menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian masalah yang berkait dengan rasa ketidakadilan, kesenjangan, kekecewaan dan diskriminasi baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, dan hukum yang dulu dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia. Upaya yang paling penting untuk menyelesaikan masalah disintegrasi bangsa yaitu dengan memupuk rasa kecintaan kepada bangsa dan mempererat tali persaudaraan antar sesama rakyat Indonesia. Janganlah perbedaan menjadikan dasar untuk tidak bersatu akan tetapi jadikan perbedaan tersebut menjadi penguat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ø Cara penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan :
Artikel ini membahas tentang sarana sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum perdata ekonomi dan bisnis dimana disebutkan ada tiga macam sarana yaitu:
1.Negosiasi atau alternatif sengketa
Dimana disisni kedua pihak yang bersengketa melakukan perundingan untuk mencapai kata sepakat dan saling menguntungkan atau di sebut dengan penyelesaian sengketa win-win solution, dan apabila tidak terjadi kata sepakat maka akan di teruskan dengan menggunakan sarana yang ada berikutnya. Sebenarnya sarana ini merupakan sarana yang banyak dipilih oleh bebbagai pihak pelaku ekonomi dan bisnis karena prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang berbelit- belit.
2.Arbitrase
Adalah sarana kedua yang biasanya dilakukan jika kesepakatan dalam negosiasi.Arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa, contohnya adalah BAMUI ( Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Bisnis dll. Akan tetapi resiko akan ke engganan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau melakukan upaya mengulur- ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibanya merupakan kendala dari sarana ini.
3.Peradilan
Merupakan jalan akhir dalam penyelesaian sebuah sengketa perdata ekonomi dan bisnis hal ini di karenakan proses penyelesaianya yang lama serta birokrasi yang berbelit- belit hingga jika tidak dalam keadaan yang memaksa maka para pihak yang bersengketa tidaka akan memilih sarana ini, bahkan tidak jarang kasus sengketa yang telah di ajuakan ke pengadilan akhiranya di carikan solusi melalui negosiasi karena proses penyelesaianya yang terlalu lama. Serta krisis kepercayaan terhadap pengadilan akan citra para penegak hukum seolah- olah menjadi faktor penghambat para pelaku ekonomi menggunakan sarana ini, belum lagi jika ada sengketa yang tidak dapat terselesaikan akibat keterbatasan landasan- landasan yang dapat di jadikan patokan bagi hakim untuk memberikan keputusan karena sifat hukum yang harus selalu berkembang mengikiti arah perkembangan teknologi.
Di sini penulis juga membagi masalah sentral dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan menjadi 4 yaitu:
a.Masalah penghormatan terhadap hukum
b.Ketidak pastian hukum
c.Kewenangan dan putusan badan arbitrase
d.Kultur berpekara masyarakat.
Dri adanya keterbatasan hukum itu maka terciptalah UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase( prinsip kekuatan pejanjian arbitrase, kewenangan pengadilan, kebebasan para pihak, prinsip severabilitas, dan pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase sudah termuat di dalamnya.Selain itu UU tersebut juga memuat tentang alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang ada pada pasal 6 UU ADR adalah tentang kebebasan para pihak untuk memilih car-cara penyelesaiaan sengketa.
3. SOSIAL
Contohnya : Dampak Status Sosial Terhadap Kesehatan
Dalam kehidupan Bermasyarakat
kehidupan social yang terjadi di dalam masyarakat membentuk lapisan social atau stratifikais sosial yaitu masyarakat yang digolongkan menjadi kelompok masyarakat atas, menengah dan bawah berdasarkan tingkat kesejahteraanya atau perekonomianya semua itu dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat jelas dan nyata.
Dimana orang lebih mengharga
kehidupan sosial yang terjadi di dalam masyarakat membentuk lapisan sosial atau stratifikais sosial yaitu masyarakat yang digolongkan menjadi kelompok masyarakat atas, menengah dan bawah berdasarkan tingkat kesejahteraanya atau perekonomianya semua itu dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat jelas dan nyata.
Dimana orang lebih menghargai masyarakat kelas atas dibandingkan masyarakat kelas bawah semua itu dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat contoh nya dalam hal pelayanan kesehatan banyak masyarakat kelas bawah yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik meskipun mandapat pengobatan namun dengan pelayanan yang kurang baik semua itu karena mereka melihat dari status social dan latar belakang ekonomi nya sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan pengobatan padahal mereka sangat memerlukanya selain itu biaya yang dikeluarkan pun mahal walaupun mereka mampu untuk membayar namun fasilitas dan pelayanan yang diberikan tak sebanding terkesan berbelit-belit dan lambat seperti tak perduli selebih lagi bagi mereka yang tak mampu untuk membayar biaya pengobatan mereka tidak dapat pulang kerumahnya karena harus melunasi biaya tersebut tentu saja biaya semakin bertambah seperti tak ada toleransi atau keringanan dan dipersulit, karena itu memberikan dampak yang negative banyak orang yang sakit membutuhkan pengobatan namun tak berdaya dan tak mau pergi berobat dengan pengobatan yang lebih baik karena itu mereka mencari alternative lain yang lebih murah untuk memperoleh kesembuhan seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak jasa yang memberikan pelayanan mengenai kesehatan.Namun beda halnya dengan masyarakat kelas atas yang mendapatkan pelayanan yang begitu baik bahkan berlebihan selain fasilitas yang diberikan pun baik apakah karena mereka memilki banyak uang dan berkedudukan terhormat.
Ø Cara penyelesaiannya :
Menurut saya,pelayanan kesehatan seharusnya diperlakukan sama tak perlu membedakan status sosialnya kaya atau miskin berkedudukan atau tidaknya karena tujuan mereka sama untuk mendapatkan kesembuhan bukankah itu tujuan meraka namun sepertinya pada kehidupan nyata yang sering kita lihat sepertinya itu hanyalah slogan semata, walaupun diperlakukan demikian seperti tak adil namun mereka tetap berjuang untuk mendapat pengobatan yang terbaik untuk kehidupan mereka.
TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BULAN MARET
TENTANG HAM YANG DIATUR DALAM UUD’45 DENGAN BAGAIMANA PELAKSANAANNYA .
1. Pengertian HAM
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya.
Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu :
a. Hak Hidup (life)
b. Hak Kebebasan (liberty)
c. Hak Memiliki (property)
Ketiga hak tersebut merupakan hak yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya : hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicaara.
b. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya : hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, berorganisasi.
c. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya : hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.
d. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya : hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain.
e. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dah pemerintahan, yaitu hak yang berkaiatan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya : hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain.
f. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya : dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain.
2. Berbagai Instrumen HAM di Indonesia
Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam :
a. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
1) Pembukaan UUD 1945
Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :
a) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
b) Alinea IV : “… Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial……”
2) Batang Tubuh UUD 1945
Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :
a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),
b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),
c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),
d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).
Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J, sebagaimana tercantum berikut ini :
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)
Pasal 28 B
1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28 C
1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
Pasal 28 D
1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja “)
3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28 E
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggakannya, serta berhak kembali.**)
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)
Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)
Pasal 28 G
1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan alau perlakuan yang rnerendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. **)
Pasal 28 H
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hid up yang baik dan sehal serfa berhak memperoleh pefayanan kesehatan **)
2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. **)
4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)
Pasal 28 I
1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. **)
2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif **)
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, Terutama pemerintah.**)
5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28 J
1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**)
2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan partimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak AsasiManusia
Instrumen ini ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan MPR tersebut disebutkan antara lain :
1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2) Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan DUD 1945
3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan hak dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
4) Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan dan penelitian serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang
5) Menyusun naskah hak asasi manusia dengan sistematis dengan susunan:
a. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan,
b. Piagam hak asasi manusia
6) Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
7) Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu langgal 13 November 1998
c. Piagam hak asasi manusia di Indonesia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
1) Pembukaan
Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan.
Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjulnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.
Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat proklamasi kemerdekan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right). Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggungjawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.
Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya.
Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pnbadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan piagam hak asasi manusia.
2) Piagam Hak Asasi Manusia
Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu :
Bab I : Hak untuk hidup (pasal 1)
Bab II : Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 2)
Bab III : Hak mengembangkan diri (pasal 3-6)
Bab IV : Hakkeadilan(7-12)
Bab V : Hak kemerdekaan (pasal 13 – 19)
bab VI : Hak atas kebebasan informasi (pasal 20 – 21)
bab VII : Hak keamanan (pasal22-26)
bab VIII : Hak kesejahteraan (pasal 27 – 33)
bab IX : Kewajiban (pasal 34 – 36)
bab X : Perlindungan dan kemajuan (pasal 37 – 44)
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 23 September 1999.
Isi pokok HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdiri atas 11 bab dan penjelasan, yaitu :
Bab I : Pendahuluan (pasal 1).
Bab II : Asas-asas dasar (pasal 2 – 6)
Bab III : Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (pasal 9 -66)
Bab IV : Kewajiban dasar manusia (pasal 67 – 70)
Bab V : Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pasal 71 – 72)
Bab VI : Pembatasan dan larangan (pasal 73 – 74)
Bab VII : Komisi nasional hak asasi manusia (pasal 75 – 99)
Bab VIII : Partisipasi masyarakat (pasal 100 – 103)
Bab IX : Peradilan hak asasi manusia (pasal 104)
Bab X : Ketentuan peralihan (pasal 105)
Bab XI : Ketentuan penutup (pasal 106)
B. Lembaga Perlindungan Hah Asasi Manusia (HAM)
Perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bisa disebut Komisi Nasional. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Rl No 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Menurut Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75, antara lain disebutkan tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yaitu :
a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan nya berpartisipasi dalam berrbagai bidang kehidupan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi lentang hak asasi manusia Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi dalam menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
Komnas HAM berasaskan Pancasila. Komnas HAM berkedudukan di Jakarta. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Warga negara Indonesia yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah :
a. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar.
b. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya.
c. Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara atau,
d. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.
Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presidan selaku kepala negara.
Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan pelanggaran hak asasinya kepada Komnas HAM. Hal ini sesuai dengan pasal 90 UU RI No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan, “Setiap orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM.”
Semua pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dari keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi atau persoalan yang diadukan alau dilaporkan. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
a. tidak memiliki bukti awal yang memadi,
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia,
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu,
d. terdapat upaya hukum yang lebih efeklif bagi penyelesaian materi pengaduan,
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, keouali ditentukan fain oleh Komnas HAM. Pihak pengadu, korban, saksi. dan atau pihak lainnya yang terkait, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR Rl dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung Adapun anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Negara RI, antara lain dinyatakan “Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”. Hal ini berarti Kepolisian Negara RI juga memberikan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia.
a. memelihara keasamanan dan ketertiban masyarakat,
b. menegakkan hukum,
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan PBB tentang hak-hak anak. Meskipun UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Adapun tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah :
a. melakukan sosialisasi seluruh kutentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
4. Lembaga Bantuan Hukum
Bagi warga negara yang tidak mampu membayar dalam menurut hukum, memiliki biaya untuk melakukan tuntutan hukum. maka dapat memanfaatkan jasa lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama, atau kelompok orang yang membelanya.
Tujuan lembaga ini adalah mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan masyarakat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum akan dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang selama ini terpuruk di negara kita.
5. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Dalam rangka pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakai, beberapa fakultas hukum mengadakan biro konsultasi dan bantuan hukum. Biro ini ditangani oleh dosen-dosen muda yang masih dalam proses belajar untuk menjadi advokat profesional
Langganan:
Postingan (Atom)
